Teknologi Menjaga Poros Maritim Demi Kedaulatan Bangsa

oleh Muhammad Ridal Direktur Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI)  PB – HmI

Sulawesita.com, IPTEK – Alunan lagu Rayuan pulau kelapa karya Ismail Marzuki tentu senantiasa terngiang di telinga kita. Keran dengan suguhan nada sederhana tersebut kerap mengingatkan kita tentang keindahan alam Indonesia yang begitu kaya. Aneka kekayaan seperti flora, indahnya kepulauan, dan nyiur angin di sepanjang pantainya . Bukan lagu itu saja, Dari Sabang sampai Merauke yang diciptakan oleh R. Suharjo pun tak kalah apiknya. Sebagai Anak bangsa kita diingatkan betapa kuatnya rajutan bangsa ini dengan lautan yang megah.

Tak jarang juga kita jumpai tawa bocah kecil dengan riangnya bermain sambil bercanda bersama gemercik ombak. Hanya bermodalkan sampan, kail dan jala mereka berani mengarungi tepian pantai untuk berburu ikan. Bukan untuk penghidupan keluarga, tetapi mereka bersemangat sebagai dunia bermain mereka. Di pesisir lain kita juga dapatmenjumpai megahnya kapal-kapal besar dengan tekhnologi yang lebih canggih. Dipenuhi oleh ikan hasil tangkapan yang melimpah.

Indonesia memang sebuah Negara Kepulauan terbesar di dunia. Setidaknya terdapat lebih dari tujuh belas ribu pulau, dimana 9.634 pulau belum diberi nama dan 6 ribu pulau tak berpenghuni. Yang lebih membanggakan lagi ialah 3 dari 6 pulau terbesar di dunia ada di Indonesia yaitu Kalimantan, Sumatera dan Papua. Gugusan pulau tersebut terhubung oleh lautan yang sangat kaya. Tak ayal, Indonesia juga dikenal dunia dengan sebutan sebagai Negara Maritim terbesar di dunia.

Menyadari hal tersebut, sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai anak bangsa Indonesia untuk mampu mengoptimalkan potensi sumber daya maritim yang dimiliki. Pemanfaatan sumber daya maritime ini tentu membutuhkan kesiapan teknologi berupa kelengkapan data spasial, inovasi dan teknologi yang dapatmenunjang pengembangan potensi tersebut. Sebab tanpa upaya tersebut, Indonesia hanyalah negeri kaya yang tak punya daya apa-apa. Bagai penderita penyakit akut yang hanya menghabiskan hartanya untuk berobat dan bertahan hidup.

Tahun 2017 telah digadang-gadang sebagai kebangkitan maritim Indonesia. Penghujung tahun lalu, Kongres Maritim Indonesia I – 2016 seperti petanda adanya harapan kebangkitan tersebut. Dalam pidato Presiden Joko Widodo kala itu tertulis bahwa Blue print Indonesia Negara Maritim Indonesia adalah penguasaan ruang Nusantara. Dengan demikian, syaratmutlak bagi penguasaan atas semua yang ada dalam ruang itu membutuhkan sebuah strategi dan langkah yang tepat. Kepentingan maritim yang dikelola Pemerintah harus mampu menghadirkan inovasi dan kebijakan secara efektif diseluruh wilayah laut.

Kesiapan Poros Maritim

Itikad pemerintah dalam membangun Negara poros maritime dunia bukanlah sesuatu yang mengada-ngada. Potensi yang telah dibahas di atas juga telah lama kita sadari. Namun kebanggaan tersebut bagai pepesan kosong karena kecenderungan kita yang mengabaikannya. Pemerintah bukannya tidak melakukan apa-apa untuk mempersiapkan kebangkitan maritim Indonesia.

Mari kita mengingat kembali capaian progam poros maritime dunia sampai akhir tahun 2016. Mega proyek infrastruktur kebanggaan cabinet kerja, Tol laut, masih digalakkan. Trayek pun bertambah dan diharapkan mampu menopang disparitas harga komoditas antar wilayah. Namun belum semua daerah telah terjangkau tol laut,terutama pulau-pulau terdepan yang belum punya fasilitas dermaga dan infrastruktur penunjang lainnya.

Bukan hanya itu, upaya penambahan jalur pelayaran international pada pelabuhan Makassar membuka perputaran ekonomi baru yang mampu mengurangi waktu ekspor wilayah timur Indonesia. Meskipun diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah timur Indonesia, upaya tersebut harus tetap ditopang dengan perbaikan manajemen pelabuhan, penerapan teknologi dan pembenahan sumber daya manusia agar dwelling time dapat ditekan.

Untuk pertama kali setelah 71 tahun merdeka, Indonesia memiliki kebijakan kelautan Indonesia (Ocean Policy) dengan adanya visi besar Poros Maritim Dunia dan memiliki Tata Ruang Laut Nasional, sehingga dapat mencegah konflik perebutan ruang laut, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya laut, dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut.

Upaya-upaya tersebut semestinya terangkai dengan parameter dan indicator capaian yang jelas. Hal ini tentunya untuk menciptakan kesepahaman visi dan sinergitas berbagai stakeholder dalam upaya menciptakan kedaulatan atas poros maritime dunia. Pemerintah semestinya menciptakan sebuah nomenklatur kedaulatan atas poros maritime secara definitive untuk menghindari ambigusitas di antara stakeholder.

Penguasaan Ruang Negeri Maritim

Keberlimpahan sumber daya alam di lautan kita yang didukung oleh posisi strategis memancing banyak pihak untuk melakukan eksploitasi dan memanfaatkannya secara illegal. Upaya menteri kelautan dan perikanan untuk menggertak para pelaku illegal fishing tak cukup. Sebab, kekayaan laut kita bukan hanya ikan saja.

Perlu kita selami lebih dalam lagi potensi sumber daya laut negaraini agar kita juga tersadarakan kekayaan bangsa sendiri. Selain ikan lautan kita mengandung keanekaragaman hayati, panorama pantai dan taman laut, kandungan gas alam dan minyak bumi, sumberdaya mineral dan bahan tambang lainnya seperti pasir laut, serta benda-benda peninggalan purbakala. Maka sangat salah jika poros maritime hanya ditegaskan dengan memanfaatkan lautsebagai jalur perdagangan saja. Potensi kekayaan sumber daya alam dan strategis wilayah ini merupakan modal besar bagi pembangunan nasional.

Sejak konvensi hokum laut PBB UNCLOS 1982 silam, Indonesia telah mendapat hak berdaulat atas memanfaatkan perairan Nusantara sampai zona ekonomi eksklusif. Hak tersebut menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Hak tersebut semestinya diserahkan kembali kepada kepentingan kesejahteraan rakyat melalui regulasi dan program pemerintah untuk memaksimalkan potensi laut, terlebih melindungi stabilitas keamanan lautan Indonesia.

Lautan yang begitu luas ini harus dapat terjangkau oleh seluruh pihak yang terkait dalam penegakan keamanan laut. Begitu juga dengan pengembangan berbagai sektor pembangunan yang turut memanfaatkan sumber daya laut, harus turut bersinergi dengan penegakan kedaulatan atas poros maritime negeri ini. Sinergi tersebut harus dibangun dalam mekanisme organisasi yang teratur serta prosedur keterlibatan yang jelas di wilayahperairan laut.

Sekelumit permasalahan laut yang meliputi berbagai aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dapat kita urai dan selesaikan dengan menggunakan pendekatan inovasi tekhnologi. Dalam menguasai dan menjaga kedaulatan atas laut Nusantara dibutuhkan pengembangan inovasi tekhnologi dalam system monitoring, control and Surveillance (MCS). Dalam mengidentifikasi sumber daya laut yang belum teridentifikasi bahkan dieksploitasi dibutuhkan inovasi penginderaan jarak jauh baik permukaan laut maupun bawah laut. Begitu juga dengan inovasi tekhnologi dalam penegakan kedaulatan laut di wilayah perbatasan demi tegaknya keamanan laut Nusantara.

Pada dasarnya, kita tidak begitu sadar akan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di negeri ini. Upaya pemerintah menyambut tahun kebangkitan poros maritime dunia ini harus dioptimalkan melalui berbagai riset yang mengedepankan pengembangan tekhnologi. Sebab, tak dapat dipungkiri bahwa tekhnologi telah banyak membantu danmenciptakan kemudahan dalam keseharian kita. Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kebangkitan poros maritime dunia dapat kita nilai dengan seberapa jauh lompatan inovasi tekhnologi yang digunakan.

Sekali lagi, Inovasi tekhnologi tersebut ditujukan untuk membangun kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selamat menyambut tahun kebangkitan poros maritim di lautan nusantara.

Facebook Comments

Arham Basmin