Terkini

DPP Lembaga LACAK RI Minta Sekolah Hentikan Pungli

MAKASSAR, SABERPUNGLINEWS.COM – Maraknya pungutan liar dengan modus pembayaran komite sekolah membuat Ketua DPP Lembaga LACAK RI, Mustafa, SH, MH, geram.

Dia mengungkapkan dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 telah diatur soal tupoksi komite sekolah. Dalam regulasi itu, Mustafa menjelaskan, komite sekolah bertugas untuk membantu sekolah dalam hal sumbangan, tapi tidak bisa melakukan pungutan.

Sumbangan itu adalah jumlah dan waktu tidak ditentukan. Jika dalam rapat komite sekolah memutuskan, bahwa dalam satu tahun, atau satu bulan itu orang tua siswa menyumbang sekian rupiah pada sekolah itu termasuk pungutan liar.

“Kita minta sekolah hentikan pungutan itu. Kalau sudah ada uang yang terkumpul, kita minta dikembalikan ke orang tua siswa, atau dibicarakan kembali ke orang tua siswa. Untuk berikutnya jangan lagi melakukan pungutan liar,” tegas Mustafa.

Sumbangan itu, sambung Mustafa bersifat sukarela, tidak dicatat dan ditagihkan, apalagi ketika misalnya ada siswa yang tidak membayar kemudian diberikan sanksi, kata Mustafa itu malah tidak boleh.

“Karena tidak ada konsekuensi apapun dengan sumbangan terhadap siswa yang berkaitan belajar mengajar. Komite sekolah selama ini terlalu bersemangat, sehingga melanggar aturan, ketika aturan itu dilanggar termasuk pungli,” terangnya.

Olehnya itu, tutur Mustafa, pihaknya saat ini meminta dengan tegas kepada stakeholder terkait agar segala pungli di sekolah dimaksud segera dihentikan.

“Kami meminta pihak Dinas Dikbud provinsi atau kota, untuk mengingatkan kepada kepala sekolah maupun ke pengurus komite sekolah, bahwa sumbangan itu ada mekanismenya sesuai regulasi. Sebab secara umum kalau kita amati, hampir semua komite sekolah melakukan hal yang sama, makanya kita ingatkan di 2019 ini, sebaiknya itu tidak dilakukan lagi,” tandasnya.

DPP Lembaga LACAK RI menganjurkan kepada sekolah, agar melakukan upaya penggalangan dana yang sudah diatur di Permen Nomor 75 Tahun 2016. Komite sekolah bisa mengumpulkan dana dengan sumbangan, tetapi tidak dari tiga pihak ini diantaranya perusahaan rokok, pabrik minuman keras dan partai politik.

“Selain itu diperbolehkan seperti CSR, sekolah bisa berkolaborasi dengan perusahaan untuk mengumpulkan sumbangan sebagai tanggung jawab suksesnya pendidikan di lingkungan sekolah,” pungkas Mustafa. (GUS)

Back to top button
Close
Close