Sulawesita.com, Makassar – Putusan majelis hakim terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok denwgan vonis 2 tahun atas kasus penodaan agama merupakan bukti matinya keadilan di Indonesia dan kemenangan intoleransi dan radikalisme di Indonesia

Kami Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung upaya Ahok untuk mencari keadilan melalui proses banding ke Pengadilan Tinggi

Kami sependapat dengan ahli hukum dan pembela hak asasi manusia Todung Mulya Lubis yang menyebutkan putusan majelis hakim atas Ahok bisa disebut sebagai “Pembunuhan (an overkill)” karena jaksa tidak menuntut Ahok untuk penistaan agama. Majelis Hakim yang menyeret ahok menjadi penista agama. Normalnya majelis hakim mendasarkan vonisnya pada requisitor jaksa. Adalah sangat biasa majelis hakim memeriksa dan mengadili sendiri. Digunakannya pasal penistaan agama oleh majelis hakim adalah inisiatif majelis hakim untuk menjustifikasi terjadinya penistaan agama

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengabaikan keterangan saksi-saksi fakta yang hadir dalam pidato Basuk Tjahaja Purnama tanggal 29 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa tidak ada penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Majelis Hakim lebih condong pada saksi-saksi pelapor yang tidak hadir dalam pidato itu dan sudah memiliki kebencian terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Majelis Hakim juga mengabaikan keterangan ahli-ahli yang meringankan seperti KH Masdar Farid Mas’udi (Rois Syuriah PBNU, wakil ketua dewan mesjid Indonesia, Pertimbangan MUI, kiai Ahmad Ishomuddin (Rois Syuriah PBNU dan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI), Prof Dr Hamka Haq (Anggota Majelis Syura Perti dan Pertimbangan MUI), Dr Sahiron Syamsuddin (Ahli Tafsir dari UIN Sunan Kalijaga dan Wakil Rois Syuriah PWNU Jogjakarta).

Putusan Majelis Hakim lebih condong pada keterangan saksi-saksi pelapor dan saksi-saksi ahli yang menguatkan para pelapor, yang artinya Majelis Hakim tidak adil, berimbang dan bahkan condong pada pelapor dan ahli-ahlinya serta mengabaikan saksi-saksi fakta, ahli-ahli yang meringankan Ahok, keterangan Ahok sebagai terdakwa. Nota pembelaan Ahok dan Penasehat Hukumnya bahkan tuntutan jaksa itu sendiri

Atas dasar itu, PSI mendesak komisi Yudisial memeriksa majelis hakim yang menangani kasus Ahok. Melakukan audit atas vonis yang kini jadi pertanyaan banyak orang, termasuk para ahli hukim

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan terus bersama Ahok dalam mencari keadilan yang seadil-adilnya serta senantiasa membumikan semangat anti korupsi dan perlawanan terhadap intoleransi karena sesungguhnya keberagaman kita di Indonesia yang merekatkan kebangsaan kita. Save NKRI – Jaga Keberagaman – Teguhkan Persatuan!!! Ketua DPD PSI Kota Makassar, Affandi Ibrahim

Facebook Comments